In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Home

Ponorogo, Bupati Ponorogo H. Amin, SH Kamis, 7 Februari 2013 menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU Kabupaten Ponorogo. Penyerahan DP4 bertempat di Pringgitan Kabupaten Ponorogo dan dihadiri oleh Forpimda Kabupaten Ponorogo, Kepala Instansi di lingkungan Pemkab Ponorogo, camat dan para pimpinan parpol di Kabupaten Ponorogo.

Penyerahan DP4 merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014, dimana data tersebut selanjutnya akan ­­­­­­menjadi modal awal dalam proses pemutakhiran data pemilih yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ponorogo.

Penyerahan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada KPU Kabupaten Ponorogo dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dari Bupati Ponorogo H. Amin, SH, kepada Ketua KPU Kabupaten Ponorogo Drs. Fatchul Aziz, MA. Disampaikan oleh Bupati, bahwa DP4 Ponorogo berjumlah 616.796 orang. Sedangkan untuk data kependudukan secara keseluruhan sesuai agregat data penduduk Kabupaten Ponorogo dilaporkan sebanyak 767.604 orang.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh H. Amin, SH dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menyerahkan DAK2 Kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara serentak menyerahkan DP4, dengan tiga mekanisme penyerahan antara lain : Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada Ketua KPU, Gubernur menyerahkan kepada Ketua KPU Provinsi, dan Bupati/Walikota menyerahkan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Penyerahan DP4 tersebut merupakan bagian tahapan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, karena merupakan bahan yang akan diproses lebih lanjut oleh KPU melalui tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Penyusunan dan Pengumuman DPS sampai menjadi DPT.

Diharapkan Pemerintah Daerah mampu bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan Data Kependudukan dalam bentuk DP4 yang jauh lebih akurat, demi mewujudkan akuntabilitas dan aktualisasi dari kewajiban dan tanggung jawab moral Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk berperan dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten, yang merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensiil yang efektif dalam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga secara kondusif.

Upaya maksimal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akurasi DP4, antara lain dapat menyempurnakan atau melengkapi Database Kependudukan Kabupaten dengan hasil pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan tujuan agar semua tambahan dan pengurangan penduduk di suatu daerah akibat terjadinya LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang) tercatat dalam Database Kependudukan dan melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pembersihan data ganda dengan memanfaatkan SIAK (Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan) yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi sinkronisasi Data Pemilih yang sangat diperlukan untuk mengefektifkan proses DP4 menjadi DPS dan DPT oleh KPU, dengan harapan agar semua Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dapat mempergunakan hak pilihnya dan hasil perekaman e-KTP, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor : 470/3264/SJ tanggal 29 Agustus 2012 perihal Petunjuk Penyiapan Data Kependudukan Untuk Pemilu 2014. 

“Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, diamanatkan bahwa KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap memiliki Sistem Informasi Data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan”, pesan Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri dalam sambutan tertulisnya.

Terdapat tiga Program Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK dan penerapan e-KTP secara massal, dengan pemanfaatan SIAK yang didukung oleh perekaman sidik jari dan iris mata dalam perekaman e-KTP, yang secara efektif dapat mengidentifikasi data ganda penduduk.

Dengan telah diserahkannya DP4 pada hari Kamis (07/02), apabila pihak KPU memerlukan bantuan dan fasilitasi dari pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka KPU harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pemerintah yang intinya berisi : waktu, jenis bantuan dan fasilitasi yang dibutuhkan, supaya bantuan dan fasilitasi tersebut tidak dianggap sebagai tindakan intervensi dari pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU.

Pesan Menteri Dalam Negeri kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah agar mempersiapkan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 agar mampu berjalan dengan lancar dalam menghasilkan Wakil Rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab melalui Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan Bupati menambahkan kepada para camat agar berkoordinasi dengan para lurah atau kepala desa di daerah masing-masing untuk mengakuratkan dan memvalidasi data-data penduduk demi lancarnya proses Pemilu 2014.(yy)

 

    PENGUMUMAN

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

 

A.UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011, dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63 Tahun 2009, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/Kpts/KPU-Prov-01/2013 bahwa :

  1. Seleksi dan pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dimulai tanggal 23 Pebruari s/d 13 Maret 2013.
  2. Seleksi dan pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dimulai tanggal 23 Pebruari s/d 18 Maret 2013.

Last Updated (Wednesday, 20 February 2013 03:17)

Read more...

 

Jakarta, kpu.go.id- Sepuluh partai politik peserta Pemilu 2014 akhirnya resmi memiliki nomor urut setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, Senin (14/1).

Berikut hasil pengundian nomor urut sepuluh partai politik peserta pemilu 2014:

  1. Partai NasDem
  2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  5. Partai Golongan Karya (Golkar)
  6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
  7. Partai Demokrat
  8. Partai Amanat Nasional (PAN)
  9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014.(dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)-yy

 
Link Terkait
Banner
Banner
Banner
Poling
Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website KPU kab.Ponorogo