In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Home

Minggu, 28 Oktober 2012, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan 16 parpol lolos verifikasi administrasi tahap II. Sementara 18 parpol lainnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi.

Ke-16 parpol tersebut antara lain Partai Nasdem, PDIP, PKB, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Sementara itu, 18 parpol yang tidak bisa maju tahap verifikasi faktual yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republika Nusantara (Republikan), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).

Dengan demikian, 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi ini akan maju pada tahap verifikasi faktual sebagaimana yang diamanatkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Namun, dari 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi di KPU RI ini, hanya 13 diantaranya yang akan diverifikasi faktual di Kabupaten Ponorogo. Hal ini disebabkan, 3 parpol yaitu PDP, PPRN dan PKBIB tidak memenuhi syarat pemenuhan DNA dan KTA di Kabupaten Ponorogo. PDP dan PPRN bahkan tidak menyerahkan berkas dimaksud pada KPU kabupaten Ponorogo.

Verifikasi faktual merupakan pembuktian secara fisik kebenaran seluruh dokumen yang diserahkan partai politik. Diharapkan partai yang lolos verifikasi administrasi tahap II ini melakukan persiapan diri. Sebab masa perbaikan untuk verifikasi faktual hanya satu kali sebelum diputuskan oleh KPU. Begitu penjelasan dari Husni Kamil Malik, Ketua KPU.
 
Adapun jadual verifikasi faktual di KPU pusat sampai 21 November 2012, di KPU Provinsi Jatim sampai 28 Desember 2012 dan di KPU Kabupaten Ponorogo dilakukan sampai 20 Desember 2012. Dimana jadual ini meliputi masa perbaikan, verifikasi hasil perbaikan, penyusunan berita acara, dan penyampaian hasil verifikasi pada KPU provinsi.

Sedangkan penetapan parpol peserta pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2012 sampai 8 Januari 2013. Pengumuman partai politik peserta pemilu 9 sampai 11 Januari 2013.

Last Updated (Monday, 29 October 2012 01:59)

 

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU  Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau  dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014,  yang ditetapkan oleh Ketua KPU tertanggal  13 Agustus 2012.

Dalam peraturan yang terdiri dari 10 bab, dan 27 pasal  tersebut dimuat persyaratan, tata cara pendaftaran, wilayah kerja, tanda pengenal, hak dan  kewajiban, larangan, sanksi,  kode etik, dan  ketentuan lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kabupaten Ponorogo siap menerima pendaftaran pemantau pemilu 2014 di Kabupaten Ponorogo.

Read more...

 

KPU Kabupaten Ponorogo Terima Kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro

Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro berkunjung ke kantor KPU Kabupaten Ponorogo, Jl. Soekarno Hatta Nomor 401, Jumat (12/10). Rombongan yang berjumlah delapan orang tersebut diterima langsung oleh Drs. Fatchul Aziz, MA Ketua KPU Kabupaten Ponorogo beserta anggota komisioner lainnya.

Rombongan yang dipimpin oleh Agus Susanto Rismanto, Ketua Komisi A tersebut tak lain bertujuan untuk mencari masukan dan referensi segala hal yang terkait pemilukada. Agus meminta penjelasan pada KPU Kabupaten Ponorogo tentang factual dan realita di  lapangan dari keseluruhan tahapan pemilukada Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 lalu, beserta segenap permasalahannya.

“Di lapangan, pemilukada Kabupaten Ponorogo tahun 2010 itu memang tak banyak halangan. Tidak ada gugatan. Adem ayem. Mungkin karena yang menjadi bandingan saat itu pilbup Tuban, Mojokerto. Komunikasi dengan seluruh stake holder sangat penting, sampai jajaran bawah penyelenggara pemilu juga harus diajak bicara,” papar Fatchul Aziz dalam sambutannya.

Sementara itu, Ikhwanudin Alfianto , S.Ag, komisioner KPU menambahkan, dalam perjalanan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010, untum meminimalisir kesalahan, dilakukan beragam bimtek yang dilakukan sampai tingkat bawah.

Tak hanya itu, robongan komisi yang membidangi pemerintahan dan hokum tersebut juga menanyakan secara detil mengenai data – data pemilu , indikator keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan pilkada, dan masalah teknis lain.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari kedua belah pihak.

 

 
Link Terkait
Banner
Banner
Banner
Poling
Bagaimana Pendapat Anda Tentang Website KPU kab.Ponorogo