KPU PONOROGO SIAPKAN GENERASI SADAR PEMILU

Materi: Wahyu saputra memberikan Penjelasan tentang Demokrasi.

PONOROGO-www.kpu-ponorogokab.go.id-Hari kedua Kursus kepemiluan, KPU Kabupaten Ponorogo datangkan Wahyu Saputra Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Kali ini,  dia menekankan pada Nilai – nilai Demokrasi yang harus ditegakkan dalam negara berdemokrasi..
”Dikatakan Negara yang berdemokrasi jika sudah menerapkan nilai – nilai demokrasi yakni perlindungan kekebasan, persamaan didepan hukum,kepastian konstitusional,pemerintahan yang terbuka, kesadaran toleransi, kebebasan beragama, dan musyawarah” ujarnya saat memberikan materi Kursus Kepemiluan di aula KPU Kabupaten Ponorogo Selasa (30/10/2018).

Nilai – nilai demokrasi tersebut lanjut wahyu, akan berjalan jika ada unsur – unsur penegakkannya yakni negara. Didalam suatu negara ada yang menjalankan kenegaraan maka dipilihlah orang – orang yang menjalankan negara melalui pemilihan umum.”Ada tiga unsur yang menjalankan negara yakni legislative, eksekutif, dan Yudfikatif” tegasnya.
Ahmad Fauzi Huda Ketua KPU Ponorogo pun menambahkan, pada era Reformasi untuk melaksanakan pemilihan maka dibentuklah suatu lembaga yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum).” KPU itu bersifat tetap dan nasional mulai dari tingkat pusat hingga terkecil yakni KPPS (Kelompok Penyelenggara pemunggutan Suara)” ujarnya.
KPU RI, Propinsi , dan Kabupaten/Kota menurut ketentuan Perundang – undangan bersifat tetap dan anngotanya menjabat selama lima tahun. Sedangkan,PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panita Pemunggutan Suara) dan KPPS dibentuk jika ada pemilihan baik Kepala daerah maupun legislatif maupun presiden”tambahnya.
Hal senada pun diungkapkan oleh Muh Kujaeni sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo yang kali ini menitik beratkan pada pelanggaran – pelanggaran tahapan pemilihan umum.” Undang – undang kepemiluan mengatur juga pelanggaran – pelanggaran yang terbagi menjadi dua yakni administrasi dan Pidana”, paparnya.
Pelanggaran Administrasi, lanjut pak Wen panggilan akrabnya ini yang pada intinya yakni mengarah pada keputusan KPU yakng bersifat individual seperti penetapan tidak memenuhi syarat calon.” Sedangkan Pidana Pemilu seperti menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya “ tambahnya.

Sementara itu, Nita Hardianawati Divisi SDM dan Parmas beri materi yang berbeda yakni public speaking (berbicara didepan umum).”saat ini KPU gencar sosialisasi tahapan – tahapan pemilihan umum tahun 2019 maka dari itu perlu juga bimbingan tentang berbicara didepan umum tanpa rasa canggung”pungkasnya.
Hari kedua Kursus kepemiluan ini di hadiri oleh kaum muda setiap kecamatan yang ada dikabupaten Ponorogo. Tiap – tiap kecamatan mengirimkan satu perwakilan yang dianggap mampu menggerakkan generasi muda.”Perwakilan ini berumur antara 20 hingga 30 tahun yang mempunyai kegiatan seperti guru, mahasiswa, Bidan dan lain – lain” kata Sutrisno salah satu failitator Kursus Kepemiluan tahun 2019.

#Divisi SDM dan parmas KPU Kabupaten Ponorogo#

 

 

Mungkin Anda juga menyukai