Pemilu Serentak: Diperbaiki atau diganti?

R.Gaguk Ika Prayitna,S.Sos,MAP Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Ponorogo (02 Agustus 2019)

Pemilu serentak 2019 tidaklah muncul begitu saja sekedar mengganti sistem pemilu sebelumnya, melainkan hadir sebagai hasil desain yang telah melalui proses panjang dalam upaya perbaikan sistem ketatanegaraan dan demokrasi kita. Keserentakan antara pemilihan legislatif dan eksekutif dinilai akan memberikan penguatan terhadap sistem presidensial sebagaimana pilihan sistem yang dikehendaki oleh UUD 1945.

Pemilu serentak diharapkan dapat menjadi solusi ketika muncul persoalan pada pemilu sebelumnya, yakni ketika pemilihan legislatif mendahului eksekutif. Persoalan-persoalan itu antara lain devided government atau pemerintahan yang terbelah; kurang berimbangnya peran saling mengawasi antara presiden dan DPR; koalisi yang terjadi karena kepentingan sesaat; dan proses pencalonan Presiden yang diatur atau didikte oleh DPR hasil Pemilu.

Terhadap penguatan dan stabilitas tata pemerintahan presidensial, koalisi antara partai politik terjadi lebih awal dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres dan didasarkan atas semangat kesamaan visi misi, tidak semata-mata koalisi transaksional untuk kepentingan sesaat dan sempit. Hal ini memberikan keuntungan bagi partai pendukung presiden dan mengurangi keterbelahan antara legislatif dan eksekutif. Ketika koalisi yang solid ini diteruskan ke level pemerintahan di bawahnya, maka Presiden lebih mudah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan sehingga lebih efektif.

Namun demikian, pada prakteknya, pelaksanaan pemilu serentak 2019 meninggalkan beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian. Beragam masukan dari publik menghendaki adanya perbaikan atas pengalaman pemilu serentak ini. Mulai dari perbaikan terhadap undang-undang, peraturan, dan mekanisme dan manajemen penyelenggaraan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi

  1. Perubahan Keserentakan

Ketika keserentakan ini berimplikasi pada bertambahnya kebutuhan waktu dan beban kerja penyelenggara yang semakin berat, utamanya di tingkat KPPS, maka perlu alternatif sistem keserentakan tanpa harus mengorbankan visi dan misi konstitusi. Lima jenis surat Suara dengan segala bentuk pertanggungjawaban administrasinya membutuhkan energi luar biasa dan sangat melelahkan penyelenggara. Untuk itu perlu penyederhanaan keserentakan ini sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan energi penyelenggara. Sebagaimana telah banyak diusulkan oleh publik, bahwa pemisahan pemilu tingkat nasional dan lokal menjadi alternatif yang cukup rasional.  Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilu DPR  di tingkat nasional perlu dipisah dengan pemilihan Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan DPD bisa diikutkan pada tingkat nasional karena merupakan lembaga tingkat pusat atau pemilihan di daerah karena mereka mewakili wilayah, dengan catatan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di seluruh wilayah.

  1. Perbaikan sistem proporsional terbuka

Pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka berbasis calon legislator, sehingga terdapat banyak nama calon yang akan dipilih. Hal ini berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, pemilih akan merasa kebingungan dan kesulitan untuk mengenalinya, apalagi bagi mereka yang berusia lanjut dan buta aksara. Kedua, banyaknya nama calon membutuhkan ruang yang luas pada kartu suara ini berakibat pada peningkatan biaya pengadaan logistik. Ketiga, proses penghitungan, rekapitulasi dan administrasi yang sangat melelahkan penyelenggara dengan banyaknya item yang harus dilaksanakan dengan teliti.

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa peserta pemilihan umum DPR dan DPRD adalah partai politik. Hal ini bisa dimaknai bahwa sistem proporsional terbuka berbasis calon legislator tidak sesuai dengan pasal 22E. Karena itu, untuk memenuhi syarat konstitusional maka pemilu kita seharusnya menggunakan sistem proporsional terbuka berbasis partai politik.

Pada aspek penyelenggaraan, perubahan ke sistem proporsional terbuka berbasis partai politik ini peserta hanya partai politik sehingga yang tertera pada surat suara yang tidak lagi sebanyak jika berbasis calon legislator. Hal ini meningkatkan efisiensi pada proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan proses administrasi perolehan suara dan harapannya tidak melelahkan penyelenggara.

  1. Tahapan Kampanye

Jadwal tahapan kampanye selama 6 bulan lebih banyak yang menilai terlalu panjang. Tahapan yang lama ini awalnya diharapkan memberikan keleluasaan bagi para calon untuk menyampaikan gagasan dan program merekan baik pilpres maupun legislatif. Namun yang terjadi adalah perhatian publik justru tersedot pada isu-isu pilpres ketimbang legislatif. Isu-isu nasional ketimbang lokal. Selain itu, publik juga mengalami keresahan akibat jargon dan isu-isu yang bersifat hoax dan terpolarisasi bahkan secara SARA, bukannya isu tentang program dari para calon. Berikutnya, masa kampanye yang panjang ini dinilai para calon menambah biaya kampanye mereka.

Solusi alternatif yang bisa dilakukan oleh KPU adalah memisahkan jadwal kampanye yang bersifat lokal atau nasional, ataupun memisahkan antara jadwal kampanye eksekutif dan legislatif. Termasuk lebih mempersingkat masa kampanye. Bagi Bawaslu dan Kepolisian lebih aktif dalam mengawasi proses dan konten kampanye yang beredar di masyarakat terutama konten hoax dan menyinggung SARA yang berpotensi meresahkan dan membelah masyarakat.

Penutup

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 meskipun meninggalkan beberapa catatan pahit, namun sistem ini merupakan sistem yang lebih efisien dan demokratis ketimbang pemilu sebelumnya. Terutama dalam penguatan sistem presidensial yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 konstitusi tertinggi negara. Beberapa evaluasi tentang keserentakan perlu perbaikan pada keserentakan skala nasional dan lokal, pengubahan pada sistem proporsional terbuka berbasis partai politik, dan pada aspek manajemen penyelenggaran perlu mendapat perhatian dari semua pihak demi terciptanya kualitas demokrasi di Indonesia yang lebih baik.

Evaluasi dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa hal yang dinilai belum sempurna tanpa harus menjebol dan mengganti dengan sistem lain yang benar-benar baru.

 

#Artikel ini telah tayangdi media Buletin Ide (Suara KPU Jawa Timur) edisi 40 bulan Agustus 2019

Mungkin Anda juga menyukai