Songsong Pemilihan 2020 dengan kewajiban memperhatikan produk Hukum

R. Gaguk ika Prayitna divisi hukum dan pengawan ikut bimtek

MALANG- https://kpu-ponorogokab.go.id/- Sebelum menjalankan tahapan pemilihan 2020. Divisi Hukum dan pengawasan wajib memperhatikan produk hukum yang dituangkan dalam pedoman teknis, Berita Acara dan lain – lain.
“Dengan begitu, setiap menjalankan tahapan ada payung hukumnya”, ungkap Insan qoriawan Divisi Teknis Penyelenggara KPU Jawa Timur saat memberikan bimbingan teknis paralegal dan legal Drafting di Malang Sabtu (16/11/2019).
Meskipun tidak terpublikasikan, Ia pun mengharap kepada Divisi Hukum untuk membuat produk – produk hukum tersebut.”Meski tidak di tanyakan siapkan saja produk hukum tersebut”,pintanya.
Dan ia pun berharap kepada KPU Kabupaten maupun kota yang saat ini menjalankan tahapan pencalonan untuk membuat pedoman teknisnya.”Formulir Dukungan saat ini yang digunakan adalah satu lembar. Tidak seperti pemilihan sebelumnya banyak dukungan dalam satu formulir”, tegasnya.
Lantaran, lanjut dia ini adalah perintah hierarkinya demikian. Sehingga, harus dilaksanakan oleh KPU kabupaten atau kota yang melaksanakan pemilihan tahun 2020.”Ini harus di jalankan tegak lurus”,tandasnya.
Usai Divisi Hukum beri bimbingan teknis, ketua KPU Jawa Timur Chairul Anam pun berpesan kepada yang hadir agar menjaga harmonisasi baik sesama komisioner maupun sekretariat.”mari saling hormat menghormati baik sesama komisioner maupun dengan sekretariat”,pungkasnya.
Sementara bimtek paralegal ini perwakilan Divisi Hukum KPU Kabupaten Ponorogo R. Gaguk Ika Prayitna di dampingi Sutrisno. Selain kedua Narasumber diatas, ada Rochani Divisi SDM dan Litbang serta Nurul Amalia Divisi data dan Perencaan yang membahas perekrutan badan Adhoc pemilihan tahun 2020. Sebagai Informasi, bimbingan teknis ini berkat bekerjasama antara KPU Jatim dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP-Otoda) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH Unibraw)

#Divisi Parmas, Sosdiklih, dan SDM KPU Ponorogo#

Mungkin Anda juga menyukai