Tugas dan Fungsi

KPU Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu:

Tugas

  • Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  • Memberikan dukungan teknis administrative;
  • Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  • Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan PEmilu anggita Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  • Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  • Membantu Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  • Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

KPU Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsinya mengacu pada Pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu:

  • Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
  • Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
  • Pelaksanaan pengelolaan sumber daya anusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  • Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  • Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan PEmilu anggita Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  • Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
  • Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
  • Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.